Judul Topik

AD ART GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA


Informasi Pengirim

Nama

warino padaherang

tanggal

09/12/2009

E-Mail

warinothea@yahoo.com

jam

09:28 AM

Komentar


ANGGARAN DASAR
&
ANGGARAN RUMAH TANGGA
GABUNGAN KELOMPOK TANI KAKAO
KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN CIAMIS
Alamat : Jln. Bening No. 42 Dsn. Cibadak RT. 24/08
Desa Paledah Kec. Padaherang Kab. Ciamis 46384.
Call Center : 085846824999
ANGGARAN DASAR
GABUNGAN KELOMPOK TANI KAKAO


PENDAHULUAN
Bahwa pembangunan di bidang ekonomi masyarakat melalui agribisnis komoditi perkebunan perlu ditingkatkan untuk menunjang pembangunan nasional secara keseluruhan.
Komoditi Perkebunan khususnya kakao merupakan bahan baku industri pabrik pengolahan yang menjadi kebutuhan internasional dan kakao merupakan salah satu komoditi unggulan Indonesia yang mampu memberikan kontribusi devisa Negara yang cukup besar.
Pengembangan ekonomi masyarakat melalui agribisnis kakao disamping untuk meningkatkan perluasan lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan, juga bertujuan untuk menunjang kegiatan Agroindustri Pedesaan yang berkelanjutan sesuai dengan kearifan lokal.
Berdasarkan Data Statistik 2007 dan data Direktorat Jenderal Perkebunan bahwa Populasi Kakao di Kabupaten Ciamis 7.000 Ha lebih, merupakan urutan pertama terluas di Pulau Jawa dan Kabupaten Madiun Jawa Timur menempati urutan kedua dengan luasan 4.000 Ha. Dengan demikian Kabupaten Ciamis layak untuk mempertahankan peringkat itu dengan dukungan kebijakan yang berpihak pada petani kakao dengan serius dan sungguh-sungguh.
Bahwa dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat melalui Agribisnis kakao di Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis agar terintegrasi dalam sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terpadu dan berkelanjutan maka perlu dibentuk wadah / organisasi / kelembagaan Petani Agribisnis yang kuat, untuk itulah Gabungan Kelompok Tani Kakao (GAPOKTAN) BANYU METU SEJAHTERA hadir.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut disusunlah Anggaran Dasar GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA .
BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WAKTU DAN BENTUK

Pasal 1
1. Organisasi ini bernama Gabungan Kelompok Tani Kakao Banyu Metu Sejahtera disingkat GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA berkedudukan di Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis.
2. Organisasi ini didirikan di Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis pada tanggal 10 Maret 2008 untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 2
GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA adalah organisasi profesi dalam ruang lingkup Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis.

BAB II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA ber-azas-kan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 4
Tujuan GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya Petani Kakao dan Pelaku Agribisnis Kakao Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis dalam rangka mewujudkan Profesionalisme pelaku agribisnis kakao.
2. Mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan usaha agribisnis kakao Sistem Kebersamaan Ekonomi.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui optimalisasi penggunaan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 5
GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Wadah organisasi seluruh Petani kakao, Kelompoktani Kakao dan Pelaku Agribisnis Kakao Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis.
2. Wahana perjuangan sebagai penyalur aspirasi dan komunikasi timbal balik antara sesama Petani kakao, Kelompoktani kakao dan Pelaku agribisnis kakao.


3. Wahana penggerak dan pengarah peran serta Petani kakao, Kelompoktani kakao dan Pelaku Agribisnis Kakao Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis dalam semangat gotong royong dan kebersamaan dengan filosofi kemitraan melalui Sistem Kebersamaan Ekonomi.
4. Pusat Informasi Agribisnis Kakao Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis.
5. Wadah pembinaan dan pengembangan kegiatan-kegiatan Petani kakao, Kelompoktani kakao dan Pelaku Agribisnis Kakao Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis.

BAB III
ATRIBUT

Pasal 6
1. GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA memiliki beberapa atribut.
2. Ketentuan tentang atribut GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA ditetapkan oleh pengurus.

BAB IV
KEANGGOTAAN DAN SYARAT ANGGOTA

Pasal 7
Anggota GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA terdiri dari :
1. Anggota biasa adalah warga Indonesia yang merupakan Petani kakao atau anggota Kelompoktani kakao atau Pelaku Agribisnis Kakao, berdomisili di Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis.
2. Anggota kehormatan GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA adalah pihak-pihak yang punya kepedulian terhadap GAPOKTAN Kakao BANYU METU SEJAHTERA yang secara nyata membantu dan telah berjasa terhadap pengembangan GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA dan diangkat sebagai anggota kehormatan berdasarkan kesediaan yang bersangkutan.

Pasal 8
1. Untuk menjadi anggota GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA melalui proses diusulkan oleh Pengurus Kelompok Tani kakao.
2. Pendaftaran dan Pengesahan dilakukan oleh Pengurus GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA.



BAB V
KEPENGURUSAN

Pasal 9
Susunan Pengurus GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA.
1. Badan Pengurus terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa seksi / bidang sesuai kebutuhan.
2. Badan Pembina beranggotakan tiga orang.

Pasal 10
1. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena :
a. Meninggal dunia.
b. Berhenti atas permintaan sendiri.
c. Diberhentikan menurut rapat Badan Pengurus.
2. Apabila terjadi lowongan dalam susunan Badan Pengurus, maka lowongan tersebut akan diisi oleh seorang yang dipilih dan atau ditunjuk langsung oleh rapat Badan Pengurus atas usulan anggota Badan Pengurus.

Pasal 11
Pengambilan keputusan:
1. Semua keputusan yang diambil dalam musyawarah dan rapat sedapat-dapatnya diusahakan atas dasar musyawarah mufakat.
2. Apabila dengan usaha musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusannya diambil melalui votting (pemungutan suara) dari jumlah suara yang hadir yang memiliki hak suara satu peserta satu suara.
3. Apabila dalam votting (pemungutan suara) hasil berimbang, maka pimpinan sidang/rapat dapat menundanya selama 30 menit untuk kemudian diulang kembali.

BAB VII
WEWENANG, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 12
1. Badan Pengurus GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA adalah penyelenggara dan penangungjawab organisasi, dengan wewenang :
a. Menentukan kebijakan organisasi.
b. Mewakili organisasi baik didalam atau diluar hukum dan berkewajiban melaksanakan / menjalankan pengaturan ( pengelolaan ) atau penguasaan / pemilikan tanpa pengecualian atas segala hak milik GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA.
c. Badan Pengurus berhak memberikan kuasa baik seluruh maupun sebagiannya kepada anggota pengurus atau orang lain atau panitia dan untuk itu memberikan kuasa umum atau khusus dan dengan hak mencabut kembali kuasa itu.
2. Badan Pengurus GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Keputusan Rapat Badan Pengurus.

BAB VIII
KEUANGAN

Pasal 13
Sumber Keuangan untuk mendukung jalannya organisasi GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA diperoleh dari :
1. Iuran Anggota.
2. Bantuan atau sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.
3. Usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 14
Pengelolaan Harta Kekayaan
1. Badan Pengurus bertanggungjawab atas pengelolaan seluruh harta kekayaan GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA.
2. Pengelolaan kekayaan / kegunaan diselenggarakan dengan cara pembukuan yang sesuai dengan berbagai kegiatan usaha yang dilakukan GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA.
3. Tahun buku GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 ( tiga puluh satu ) Desember setiap tahunnya.
4. Pertanggungjawaban penutupan buku GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA dilaksanakan oleh bendahara dengan menggambarkaan tentang keadaan keuangan dan investasi GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA disertai dengan daftar penerimaan dan pengeluaran serta neraca selama 1 ( satu ) tahun pelaksaan kegiatan.
5. Sekretaris harus membuat risalah tentang segala sesuatu yang dilakukan oleh GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA selama 1 (satu) tahun pelaksanaan kegiatan.
6. Apabila risalah, neraca dan perhitungan keuangan serta investasi telah disahkan oleh rapat Badan Pengurus melalui persetujuan Badan Pembina selanjutnya diumumkan dan atau dikirim kepada orang-orang yang dipandang perlu mengetahui oleh Badan Pengurus, maka kepada seluruh anggota Badan Pengurus diberikan pengesahan dan pembebasan serta pelepasan tanggungjawab mengenai tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh mereka selama 1 (satu) tahun pelaksanaan kegiatan.

BAB IX
PEMBUBARAN

Pasal 15
1. Pembubaran GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa yang diadakan secara khusus, yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang berhak hadir sebagai peserta Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa.
2. Pembubaran organisasi dinyatakan sah apabila disetujui dengan mupakat atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah suara yang hadir.
3. Apabila oraganisasi telah dibubarkan maka kekayaan organisasi diserahkan kepada tim likuidasi yang dibentuk oleh Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa untuk diserahkan kepada badan-badan / lembaga-lembaga social yang ditunjuk yang ada di Indonesia.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 16
Anggaran Dasar GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA hanya dapat diubah atau disempurnakan melalui Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa.








BAB XI
PENUTUP

Pasal 17
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Padaherang
Tanggal : 10 Maret 2008


KETUA SEKRETARIS





WARINO MA?RUF ABDULLOH TASWA PERMANA




















ANGGARAN RUMAH TANGGA
GABUNGAN KELOMPOK TANI KAKAO

KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN CIAMIS

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1
Yang dapat diterima sebagai anggota GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA adalah sebagai berikut:
1. Warga Indonesia yang mempunyai kegiatan usaha di bidang agribisnis kakao dan telah menjadi anggota Kelompoktani kakao minimal satu tahun.
2. Berdomisili di wilayah Kecamatan Padaherang.
3. Telah berumur 17 tahun atau telah menikah
4. Bermoral Pancasila.
5. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturar-peraturan organisasi GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA.

Pasal 2
1. Seseorang resmi menjadi anggota setelah didaftar dan ditetapkan sebagai anggota GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA.
2. Pendaftaran dan penetapan seseoarang sebagai anggota GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA dilakukan oleh Badan Pengurus berdasarkan prosedur yang ditentukan.
3. Badan Pengurus yang telah menerima dan mendaftar anggota berkewajiban memelihara daftar anggota serta wajib memberikan surat keterangan dan atau Kartu Tanda Anggota (ID Card).

Pasal 3
Badan Pengurus GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA dapat menetapkan dan mengangkat anggota menjadi anggota kehormatan karena kepedulian dan jasa-jasanya.




Pasal 4
1. Setiap anggota berkewajiban :
a. Mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA lainnya.
b. Menjaga nama baik dan martabat organisasi GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA.
c. Melaksanakan ketentuan / keputusan atau kebijakan organisasi GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA.
d. Berpartisipasi dalam kegiatan, rapat, pertemuan dan pelatihan yang diselenggarakan atau diusahakan oleh GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA.
2. Setiap anggota mempunyai hak sebagai berikut:
a. Berbicara dan memberikan suara dalam rapat atau musyawarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan.
c. Menyampaikan pendapat atau saran-saran baik lisan maupun tulisan kepada Badan Pengurus.
d. Mendapat perlindungan / pembelaan, bimbingan, bantuan, pendidikan dan latihan dari organisasi GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA.

Pasal 5
Setiap Anggota Kehormatan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anggota biasa kecuali :
1. Tidak mempunyai hak suara dalam rapat.
2. Tidak mempunyai hak untuk menjadi anggota Badan Pengurus.

Pasal 6
1. Anggota yang lalai / tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan oraganisasi dikenakan tindakan disiplin organisasi.
2. Tindakan yang dimaksud pada ayat (1) ini dapat berupa :
b. Peringatan tertulis.
c. Sanksi administratif
d. Pemberhentian sementara dari keanggotaan
e. Pemecatan dari keanggotaan GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA .
3. Atas permohonan yang bersangkutan lamanya pemberhentian sementara dapat ditinjau kembali oleh kepengurusan yang mengenakan tindakan disiplin organisasi tersebut.
4. Anggota dan atau bekas anggota yang dikenakan tindakan disiplin organiasasi tersebut dapat mengajukan pembelaan diri disertai alasan-alasan selambatnya 1 bulan sejak pemberhentian.
5. Dalam hal pemberhentian sementara berakhir atau pemecatan dicabut keanggotaan yang bersangkutan didaftarkan kembali oleh Badan Pengurus GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA.

BAB II
KEPENGURUSAN

Pasal 7
Badan Pengurus dipilih menjadi dan atau ditetapkan oleh Musyawarah Anggota untuk masa jabatan Tiga tahun dan susadahnya dapat dipilih kembali selama dua periode.

Pasal 8
Untuk dapat dipilih manjadi Pengurus harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. Sudah menjadi anggota GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA sekurang-kurangnya satu tahun.
2. Dapat membaca dan menulis huruf latin.
3. Telah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah menikah.
4. Mampu bekerja sama secara kolektif serta mampu mengembangkan GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA .

Pasal 9
Masing-masing Badan Pengurus sebagaimana dimaksud pada pasal diatas bertanggungjawab kepada musyawarah anggota GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA .

Pasal 10
1. Badan Pengurus mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab :
a. Melaksanakan kebijaksanaan organiasasi sebagai pelaksana semua keputusan Musyawarah Anggota, keputusan rapat kerja, Keputusan Musyawarah Paripurna Organiasai yang ditetapkan oleh Badan Pengurus.
b. Melaksanakan kebijaksanaan organisasi dan menetapakan program kerja tahunan, Menyusun RDKK dan RUK.
c. Mengangkat dan memberhentikan personalia Badan Pelaksana Kebijakan dan Kepengurusan.
d. Membentuk Badan, Lembaga atau Departemen yang dipandang perlu sebagai mana dimaksud dalam Anggaran Dasar, atau perwakilan badan / Lembaga / Departemen serta mengangkat dan memberhentikan Pengurus / Pimpinannya.
e. Melaksanakan tugas kewenangan lainnya yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Peraturan Organisasi.
2. Pimpinan harian Badan Pengurus GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA mempunyai tugas, kewenangan dan tanggungjawab :
a. Memimpin pelaksanaan tugas sehari-hari.
b. Mengatur pelaksanaan keputusan yang ditetapkan Badan Pengurus.
c. Melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Badan Pengurus sebagai pelaksana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Peraturan Organisasi.

Pasal 11
Badan Pengurus membuat pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab serta rapat anggota pengurus yang diatur dalam program kerja dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 12
Dalam hal terjadi kelowongan dalam kepengurusan organisasi sebelum jabatan Pengurus berakhir dapat diadakan pengisian lowongan antar waktu dengan ketentuan, pengisian lowongan antar waktu jabatan kepengurusan oleh musyawarah paripurna organisasi yang diadakan selambat-lambatnya enam bulan sejak kelowongan tersebut.

BAB III
BADAN / LEMBAGA / DEPARTEMEN

Pasal 13
1. Badan / Lembaga / Departemen mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab membina dan mengembangkan kegiatan dan atau usaha dibidangnya masing-masing dalam rangka melaksanakan program dan meningkatkan peranan GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA.
2. Bidang kegiatan atau usaha masing-masing Badan / Lembaga / Departemen organisasi demikian juga hubungannya dengan pengurus GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA, diatur dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan tentang pembentukan Badan / Lembaga / Departemen bersangkutan yang ditetapkan oleh Badan Pengurus GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA.

BAB IV
MUSYAWARAH-MUSYAWARAH

Pasal 14
1. Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa diselenggarakan oleh Badan Pengurus GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA.
2. Peserta Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa adalah anggota GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA.
3. Dewan Pendiri diundang sebagai peninjau.
4. Badan / Lembaga / Instansi terkait diundang sebagai peninjau.
5. Selain dihadiri oleh peserta dan peninjau dapat dihadiri oleh undangan, baik sebagai perorangan maupun mewakili instansi / lembaga / badan yang ditetapkan badan pengurus.

Pasal 15
1. Badan Pengurus dapat membentuk panitia penyelenggara musyawarah masing-masing untuk musyawarah anggota.
2. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terus berfungsi dan berkerja hingga dibubarkan, setelah Badan Pengurus baru yang diplih dalam musyawarah bersangkutan terbentuk.
3. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mempertanggujawabkan pelaksanaan dan pembiayaan musyawarah kepada Badan Pengurus baru yang dipilih musyawarah yang bersangkutan.

Pasal 16
1. Rapat Kerja organisasi dipimpin dan diselenggarakan olaeh Badan Pengurus.
2. Pesertas Rapat Kerja adalah :
a. Badan Pengurus
b. Badan / Lembaga / Departemen GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA.
c. Uandangan lainnya yang ditetapkan oleh Badan Pengurus sebagai peninjau.

Pasal 17
1. Musyawarah Paripurna organisasi diselenggarakan oleh Badan Pengurus.
2. Peserta musyawarah Paripurna organisasi sebagaimana dimaksud adalah :
a. Badan Pengurus GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA.
b. Badan / Lembaga / Departemen setingkat yang bersangkutan yang diundang.

BAB V
RAPAT-RAPAT

Pasal 18
1. Rapat terdiri dari :
a. Rapat pleno Badan Pengurus.
b. Rapat Badan / Lembaga / Departemen.
2. Rapat pleno Badan Pengurus sekurang kurangnya diadakan sekali dalam (3) tiga bulan.
3. Rapat Badan / Lembaga / departemen GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA dilakukan sesuai keperluan masing-masing.

BAB VI
TATA TERTIB MUSYAWARAH RAPAT

Pasal 19
Tata tertib musyawarah dan rapat kerja organisasi ditetapkan oleh musyawarah atau rapat, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20
1. Musyawarah dipimpin oleh ketua GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA.
2. Selain Alat kelengkapan musyawarah seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini musyawarah dapat membentuk alat kelengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21
Rincian peserta, peninjau dan undangan pada musyawarah Organisasi ditetapkan oleh Badan Pengurus GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA.

Pasal 22
1. Musyawarah dan rapat-rapat sah jika :
a. Undangan sudah disampaikan dua hari sebelumnya kepada peserta musyawarah atau peserta rapat bersangkutan.
b. Musywarah atau rapat mencapai quorum, apabila dihadiri oleh separuh lebih satu dari jumlah peserta yang diundang.
2. Dalam hal quorum tidak tercapai, maka :
a. Musyawarah anggota ditunda paling lama 24 jam dari waktu yang ditetapkan. Setelah itu musyawarah tersebut dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 peserta yang diundang.
b. Musyawarah kerja ditunda paling lama 12 jam dari waktu yang ditetapkan, Setelah itu musyawarah tersebut dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 peserta yang diundang.
c. Musyawarah Paripurna ditunda paling lama 2 jam dari waktu yang ditetapkan, setelah iu musyawarah tersebut dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 peserta yang diundang.
d. Setelah penundaan musyawarah, apabila yang hadir tidak mencapai sekurang-kurangnya 1/3 peserta maka musyawarah batal dengan ketentuan pelaksanaan musyawarah ditunda maksimal bulan berikutnya.

Pasal 23
Pengaturan lebih lanjut tentang tata tertib musyawarah ditetapkan oleh musyawarah atau rapat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24
Tata tertib acara musyawarah atau rapat ditetapkan oleh musyawarah atau rapat bersangkutan.

Pasal 25
1. Keputusan musyawarah atau rapat diambil atas dasar musyawarah untuk mupakat.
2. Dalam hal mupakat belum tercapai walaupun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh, keputusannya dapat diambil dengan pemungutan suara.
3. Keputusan yang diambil dalam pemungutan suara hanya sah jika pengambilan keputusan itu dihadiri oleh separoh lebih satu dari jumlah anggota yang hadir.
4. Jumlah hak suara masing-masing peserta musyawarah anggota / musyawarah Anggota Luar Biasa, masing-masing peserta mempunyai hak 1 suara .

Pasal 26
1. Pemilihan Badan Pengurus dilakukan oleh musyawarah anggota dengan cara memilih formatur yang diberikan mandate penuh untuk menyusun komposisi dan memilih personalia Badan Pengurus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Formatur yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang ditetapkan oleh musyawarah terdiri dari seorang ketua terpilih dan 4 (empat) orang anggota.
3. Khusus untuk pemilihan Pimpinan dilakukan melalui pemilihan suara langsung dan pimpinan terpilih ditetapkan sebagai ketua Formatur.
4. Keputusan formatur dilaporkan kepada musyawarah bersangkutan untuk disahkan menjadi ketetapan musyawarah.
5. Formatur bubar setelah keputusannya disahkan menjadi ketetapan musyawarah.

Pasal 27
1. Setiap musyawarah atau rapat dibuat notulen yang ditandatangani pimpinan musyawarah atau rapat bersangkutan disampaikan kepada peserta.
2. Notulen yang dimaksud dianggap sah apabila tidak ada yang mengajukan keberatan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) bulan setelah tanggal notulen tersebut.
3. Keberatan yang dimaksud dalam ayat diatas diajukan kepada Badan Pengurus dan harus segera dibahas dan diambil keputusan pada kesempatan pertama diadakan rapat Badan Pengurus.

Pasal 28
1. Tiap-tiap tahun, Badan Pengurus menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja organisasi didasarkan pada prinsip kemandirian dalam rangka pelaksanaan program umum.

Pasal 29
1. Setiap anggota wajib membayar iuran yang telah ditetapkan melalui musyawarah.
2. Untuk membiayai kehidupan dan pengembangan organisasi dapat diadakan kegiatan-kegiatan usaha guna mendapatkan dana dengan jalan :
a. Usaha-usaha mendapatkan bantuan yang tidak mengikat.
b. Membentuk badan-badan usaha produktif yang dapat menghasilkan.
3. Ketentuan tentang pelaksanaan ayat diatas ditetapkan oleh Badan Pengurus.

BAB VIII
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 30
Perubahan atas penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Anggota / Musyawarah Anggota Luar Biasa.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 31
1.Hal-hal yang belum diatur dalan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam pertauran-peraturan / ketentuan-ketentuan organisasi dengan Surat Keputusan Badan Pengurus.
2.Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan : Di Padaherang
Tanggal : 10 Maret 2008
KETUA SEKRETARIS
WARINO MA?RUF ABDULLOH TASWA PERMANA

STRUKTUR ORGANISASI

KETUA : WARINO MA?RUF ABDULLOH
SEKRETARIS : TASWA PERMANA
BENDAHARA : RAHMAT RAHARJA

BIDANG-BIDANG :
1. BIDANG PENGEMBANGAN SDA
JOKO SUSILO
2. BIDANG PEMBERDAYAAN SDM
MAHFUD
3. BIDANG PENGEMBANGAN USAHA
CITO AHMAD NURJITO

UNIT USAHA
1. Kakao : Rahmat R
2. Ternak Sapi : Sukanto
3. Ternak Kambing : Drs. Ahmad Sutarli
4. Ternak Unggas : Mahfud
5. Penangkaran Bibit : Miftahudin
6. Pakan Ternak : Sutarmo
7. Pupuk Organik : Joko Susilo
8. Lumbung Pangan : Muhalim
9. Makanan Olahan : Musliman

Paledah, 10 Maret 2008
KETUA SEKRETARIS
WARINO MA?RUF ABDULLOH TASWA PERMANA\