KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : 227/Kpts-II/1998

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IJIN
PEMANFAATAN KAYU

MENTERI KEHUTANAN,


Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 495/Kpts-II/1989 telah ditetapkan ketentuan dan tata cara pemanfaatan kayu;

b. bahwa dengan adanya perkembangan kebijaksanaan dan keadaan maka Keputusan Menteri Kehutanan sebagaimana tersebut butir a perlu disempurnakan;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara dan Persyaratan Ijin Pemanfaatan Kayu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 jo;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970;
4. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 jo.
Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991jo.
Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993;
5. Keputusan Presiden Nomor 29 jo.
Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 1993;
6. Keputusan Presiden Nomor 96/M tahun 1988;
7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 667/Kpts-II/1993;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 667/Kpts-II/1993;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 58/Kpts-II/1996.


M E M U T U S K A N :


Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IJIN PEMANFAATAN KAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Ijin pemanfaatan kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah ijin untu melaksanakan penebangan dan penggunaan kayu dari areal hutan yang telah ditetapkan atau pada areal penggunaan lain untuk keperluan pembangunan hutan tanaman atau keperluan non kehutanan.

2. Lahan untuk keperluan non kehutanan adalah lahan kawasan hutan yang dilepaskan atau pinjam pakai untuk keperluan pembangunan diluar bidang kehutanan.

3. Areal penggunaan lain adalah areal diluar kawasan hutan yang diperuntukan bagi pembangunan diluar bidang kehutanan.

4. Pencadangan areal hutan adalah areal hutan yang telah mendapat perstujuan prinsip pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan.

5. Pencadangan areal penggunaan lain adalah areal diluar kawasan hutan yang telah mendapat rekomendasi oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

6. Pelepasan kawasan hutan adalah pengubahan status areal hutan untuk keperluan diluar bidang kehutanan.

7. Pijam pakai kawasan hutan adalah penyerahan penggunaan atas sebagian kawasan hutan baik yang telah ditunjuk maupun yang telah ditetapkan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan diluar kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan tersebut.

8. Persetujuan prinsip IPK adalah persetujuan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi untuk menerbitkan IPK.


Pasal 2

(1) IPK merupakan kelanjutan dari proses pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan, atau pinjam pakai kawasan hutan atau pencadangan areal penggunaan lain untuk pembanguan non kehutanan atau pembangunan Hutan Tanaman Industri.

(2) Kawasan hutan atau areal yang dapat dimohon IPK adalah :
a. Kawasan hutan yang dilepaskan untuk pembangunan non kehutanan;
b. Kawasan hutan yang dipinjam pakaikan kepada fihak lain;
c Kawasan hutan untuk pembangunna hutan tanaman;
d. Pencadangan areal penggunaan lain oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.



BAB II
TATA CARA PERMOHONAN


Pasal 3


Pemohon yang dapat mengajukan IPK adalah :
a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang Kehutanan.
b. Perseroan Terbatas (PT).
c. Koperasi.
d. Perorangan untuk keperluan transmigrasi.

Pasal 4

(1) Permohonan IPK diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi dengan tembusan kepada :
a. Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan;
b. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan :
a. Persetujuan prinsip pelepasan/pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan atau persetujuan pembangunan hutan tanaman dari Menteri Kehutanan atau pencadangan lahan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I pada areal penggunaan lain.
b. Studi kelayakan (FS) kegiatan non kehutanan yang disetujui instansi yang berwenag.
c. Surat pernyataan telah melaksanakan tata batas areal yang dilepaskan atau yang dipinjam pakaikan atau areal penggunaan lain yang dicadangkan.
d. Rencana pemanfaatan kayu dalam bentuk bagan kerja.

(3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi melakukan penilaian kelengkapan dokumen permohonan.

(4) Permohonan yang belum atau tidak memenuhi kelengkapan maka diterbitkan surat penolakannya oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

(5) Apabila permohonan telah memenuhi kelengkapan maka Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I bersama pemohon dengan dikoordinir oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi melakukan :
a. Pemeriksaan areal hutan yang dimohon untuk mengetahui keadaan fisik lapangan.
b. Timber cruising untuk mengetahui potensi tegakan.

Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak kelengkapan dipenuhi.


Pasal 5

(1) Biaya pemeriksaan areal hutan dan timber cruising sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dibebankan kepada pemohon.

(2) Laporan pemeriksaan areal hutan dan timber cruising sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) masing-masing dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

(3) Atas dasar Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I memberikan pertimbangan teknis IPK kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak laporan Tim.

(4) Atas dasar pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I dan dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak permohonan.

(5) Apabila pemohon tersebut ditolak maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi harus memberitahukan kepada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I.


Pasal 6

(1) Apabila permohonan dapat disetujui, maka untuk permohonan pertama dilokasi tersebut Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi meminta persetujuan prinsip kepada Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pertimbangan teknis kepada Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I.

(2) Atas dasar permintaan persetujuan prinsip tersebut pada ayat (1), Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan dapat menerima atau menolak permohonan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi.

(3) Apabila permohonan tersebut ditolak oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi memebritahukan kepada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya surat penolakan.

(4) Untuk permohonan kegiatan pembukaan lahan tahap berikutnya, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi langsung mengeluarkan persetujuan atau penolakan tanpa persetujuan prinsip IPK dari Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan.



Pasal 7

(1) Apabila Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan memberikan persetujuan prinsip, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi memerintahkan kepada pemohon untuk :
a. Menyetorkan jaminan Bank Dana Reboisasi (DR) dan Iuran Hasil Hutan (IHH) sebesar volume kayu sesuai target produksi yang ditetapkan.
b. Melaksanakan penataan batas blok tebangan IPK.

(2) Pemohon melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi tentang realisasi jaminan Bank Dana Reboisasi (DR) dan Iuran Hasil Hutan (IHH) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menyetorkan jaminan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). a.

(3) Pelaksanaan penataan batas blok tebangan sebagimana dimaksud dalam ayat (1).b, dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi dan diselesaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat perintah batas blok tebangan IPK diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi.

(4) Penandaan dari hasil penataan batas blok tebangan IPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) IPK diberikan selama-lamanya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak keputusan IPK diterbitkan dan dapat diperpanjang sekali lagi.



Pasal 8


Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan dapat melimpahkan kewenangan pemberian ijin prinsip kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi.

BAB IV

PRIORITAS PEMANFAATAN KAYU


Pasal 9

(1) Prioritas pemberian IPK pada areal HPH diatur sebagai berikut :
a. Dalam hal lokasi IPK berasal dari areal HPH yang telah dilepaskan untuk keperluan pembangunan non kehutanan atau diubah menjadi areal HPHTI, prioritas IPK diberikan kepada pemegang HPH yang bersangkutan sepanjang HPH tersebut belum berakhir.
b. Dalam hal lokasi IPK berasal dari areal HPH yang telah berakhir atau tidak diperpanjang atau dicabut, maka prioritas pemberian IPK diberikan kepada BUMN Bidang Kehutanan.
c. Dalam hal pemegang HPH atau BUMN sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tidak menggunakan kesempatan untuk memanfaatkan kayu dari areal hutan tersebut, maka pemberian IPK ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan.

(2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi wajib memberitahukan kepada pemegang HPH yang arealnya akan ditetapkan untuk keperluan pembangunan hutan tanaman atau pembangunan non tanaman untuk menyatakan kesanggupan melaksanakan pemanfaatan kayu, dengan tembusan kepada :
a. Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan.
b. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I.

(3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan pemegang HPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, tidak memberikan jawaban, maka dianggap tidak berminat untuk melaksanakan pemanfaatan kayu.

(4) Apabila pemegang HPH menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pemanfaatan kayu, setelah persyaratan dipenuhi, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak persyaratan kesanggupan harus mengajukan IPK.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pemegang HPH yang bersangkutan belum melaksanakan kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi dapat membatalkan proses IPK atau keputusan IPK.


Pasal 10


Pemegang HPH yang melaksanakan pemanfaatan kayu pada areal yang belum pernah ditebang dan lokasinya terletak pada blok RKL berjalan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dimulainya kegiatan pemanfaatan kayu wajib merefisi blok Rencana Karya Lima tahun berjalan.

Pasal 11


(1) Prioritas pemberian IPK pada areal yang tidak dibebani HPH untuk keperluan pembangunan non kehutanan, atau untuk pembangunan hutan tanaman diberikan kepada :
a. BUMN bidang kehutanan sebagai prioritas pertama;
b. Pemegang ijin hutan tanaman atau pembangunan non kehutanan sebagai prioritas kedua.
(2) Apabila BUMN bidang kehutanan atau pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menggunakan kesempatan untuk pemanfaatan kayu, maka pemberian IPK ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan.

Pasal 12


(1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi wajib memberitahukan kepada BUMN bidang kehutanan yang beroperasi di propinsi setempat dalam rangka pemanfaatan kayunya atas areal pembukaan lahan pembangunan hutan tanaman atau non kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
(2) Atas dasar pemberitahuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan, maka BUMN bidang kehutanan melaksanakan pengurusan permohonan IPK-nya sesuai ketentuan.
(3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat pemberitahuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi tidak memberikan jawaban, maka BUMN bidang kehutanan dianggap tidak menggunakan kesempatan untuk pemanfaatan kayu.

Pasal 13


(1) Pemegang IPK wajib memperhatikan azas-azas konservasi sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Pemegang IPK wajib membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatannya yangmeliputi :
a. Luas tebangan dan produksi kayu.
b. Informasi perkembangan pemanfaatan kayu.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi setempat dengan tembusan kepada :

a. Direkutr Jenderal Pengusahaan Hutan;
b. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I.


Pasal 14


(1) Penebangan pada areal yang diberikan IPK dapat dilakukan mulai dan berakhir sesuai dengan tanggal ditetapkan dalam Surat Keputusan IPK.
(2) Pemegang IPK dalam melakukan penebangan tidak diperbolehkan melampaui batas areal penebangan yang diijinkan.
(3) Pemegang IPK tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penebangan dalam kawasan lindung.

Pasal 15


(1) Pemberian IPK harus sesuai dengan kemampuan teknis dan managemen calon pemegang ijin.
(2) Alokasi pemanfaatan kayu hasil tebangan IPK diatur oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan.

Pasal 16


(1) IPK untuk keperluan transmigrasi secara perseorangan dari areal lahan usahanya diatur sebagai berikut :
a. Jumlah volume maksimal 5 (lima) M3 kayu bulat.
b. Tidak dikenakan Dana Reboisasi (DR) dan pengutan lain.
c. Kayu yang dimaksud hanya dipakai untuk keperluan sendiri dan tidak untuk diperjual belikan.

(2) IPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 17

(1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi melakukan bimbingan dan pengendalian atas pelaksanaan pemanfaatan kayu dilapangan.

(2) Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemanfaatan kayu di lapangan.


Pasal 18


Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi wajib membuat dan menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan atas kegiatan IPK di wilayahnya.


BAB V
HAPUSNYA IJIN PEMANFAATAN KAYU

Pasal 19

(1) IPK hapus karena :
a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir.
b. Dicabut oleh Menteri Kehutanan sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang IPK.
c. Diserahkan kembali oleh pemegang IPK kepada Pemerintah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir.

(2) Berakhirnya IPK atas dasar ketentuan ayat (1) pasal ini tetap mewajibkan pemegang IPK untuk :
a. Melunasi Iuran Hasil Hutan serta lain-lain kewajiban finansial terhadap pemerintah.
b. Melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya IPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


BAB VI
S A N K S I

Pasal 20


(1) Pemegang IPK yang melakukan penebangan sebelum ada SK IPK dan setelah IPK berakhir dikenakan sanksi sesuai Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985.
(2) Pemegang IPK yang melakukan penebangan didalam kawasan lindung, kawasan suakan alam atau kawasan pelestarian alam dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 21


(1) IPK dicabut karena :

a. Pemegang IPK tidak membayaran Iuran hasil hutan dan dana reboisasi terhadap kayu yang telah dikeluarkan dari areal kerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Pemegang IPK tidak melaksanakan usahanya secara nyata dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah Surat Keputusan IPK dikeluarkan.
c. Pemegang IPK meninggalkan arealnya dan pekerjaannya sebelum IPK berakhir.

(2) Pencabutan IPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 15 (lima belas) hari.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22


Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka :

a. .IPK yang telah diberikan masih tetap berlaku sampai berakhirnya ijin tersebut.

b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 495/Kpts-II/1989 dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

(1) Petunjuk teknis pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan.

(2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 2 Februari 1998.

MENTERI KEHUTANAN,

Ttd

DJAMALUDIN SURJOHADIKUSUMO


Salinanan Keputusan ini
Disampaikan kepada Yth :
1. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan.
2. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Keghutanan.
3. Sdr. Direktur Jenderal Lingkup Departemen Kehutanan.
4. Sdr. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
5. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Seluruh Indonesia
6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi.
7. Sdr. Kepala Dinasd Kehutanan Daerah Tingkat I.
8. Sdr. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Departemen Kehutanan.

Basis Data Dokumen

Keterangan :

KEPUTUSAN MENTERI TERKAIT/BERSAMA

[]

Peraturan Lain yang terkait :