MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 434.1/Kpts/TP.270/7/2001

TENTANG

SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PESTISIDA


MENTERI PERTANIAN.

Menimbang : a. bahwa pestisida merupakan zat kimia dan bahan lain, jasad renik dan virus pada hakekatnya merupakat zat dan atau bahan yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, kelestarian sumber daya alam hayati dan lingkungan hidup, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat;

b. bahwa agar diperoleh manfaat yang optimal dengan dampak negatif yang minimal, pestisida yang akan diedarkan, di simpan dan digunakan harus terdaftar;

c. bahwa peraturan perundang-undangan yang telah ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat;

d. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995, dipandang perlu mengatur kembali Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida dalam Keputusan Menteri Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Bahan Berbahaya (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara 3815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 juncto Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 dan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
12. Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Kabinet Periode 1999-2004 yang baru;
13. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/TP.270/7-/1985 tentang Pengawasan Pestisida;
14. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 479/Kpts/KP.150/7-/1990 tentang Komisi Pestisida;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 258/Menkes/PER/XI/1992 tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/PER/XI/1992 tentang Bahan Berbahaya;
17. Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor
881/Menkes/SKB/VIII/1996

tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
19. Keptusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan : Surat Komisi Pestisida Nomor 160/Kompes/2001 tanggal 9 Mei 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PESTISIDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pendaftaran Pestisida adalah proses untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan izin pestisida.
2. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk :
a. memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian;
b. memberantas rerumputan;
c. mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;
d. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk;
e. memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak;
f. memberantas atau mencegah hama-hama air;
g. memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan atau
h. memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.
3. Pestisida untuk penggunaan umum adalah Pestisida yang dalam penggunaannya tidak memerlukan persyaratan dan alat-alat pengamanan khusus di luar yang tertera pada label.
4. Bahan Aktif adalah bahan kimia dan atau bahan lain yang terkandung dalam pestisida dan pada umumnya merupakan bahan yang berdaya racun.
5. Bahan Aktif Standar adalah bahan aktif murni yang digunakan sebagai pembanding dalam proses analisis kadar bahan aktif pestisida.
6. Bahan Teknis adalah bahan baku pembuatan formulasi yang dihasilkan dari suatu proses pembuatan bahan aktif, yang mengandung bahan aktif dan bahan pengotor ikutan atau dapat juga mengandung bahan tambahan tertentu yang diperlukan.
7. Bahan teknis asal adalah bahan yang dihasilkan langsung dari proses sintesis, ekstraksi atau proses lainnya untuk menghasilkan bahan aktif.
8. Bahan teknis olahan adalah bahan yang dihasilkan dari proses pengolahan bahan teknis asal dengan tujuan tertentu seperti keamanan, stabilitas atau keperluan tertentu dalam proses pembuatan formulasi, pewadahan, pengangkutan dan penyimpanan.
9. Formulasi adalah campuran bahan aktif dengan bahan lainnya dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
10. Formulasi-formulasi berbahan aktif sama adalah formulasi-formulasi yang semua jenis bahan aktinya sama.
11. Formulasi pestisida produk nasional adalah formulasi pestisida yang merupakan produk dari pemilik formulasi yang berdomisili di Wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Formulasi pestisida produk asing adalah formulasi pestisida yang merupakan produk dari pemilik formulasi yang tidak berdomisili di Wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Pemilik formulasi adalah perorangan atau badan hukum yang menjadi pemilik atas suatu resep formulasi pestisida.
14. Resep formulasi adalah suatu keterangan yang menyatakan :
a. jenis dan banyaknya bahan aktif dan bahan penyusun lainnya yang terdapat dalam suatu formulasi pestisida; dan atau
b. cara memformulasi suatu pestisida dengan menggunakan bahan teknis atau bahan aktif dan bahan penyusun lainnya.
15. Pemohon adalah setiap orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran dan izin pestisida.
16. Pemegang nomor pendaftaran adalah setiap orang atau badan hukum yang telah memperoleh nomor pendaftaran dan izin atas pestisida yang menjadi tanggung jawabnya.
17. Peredaran adalah impor-ekspor dan atau jual-beli di dalam negeri termasuk pengangkutan pestisida.
18. Penyimpanan adalah memiliki pestisida dalam persediaan di halaman atau dalam ruang yang digunakan oleh importir, pedagang atau di usaha-usaha pertanian.
19. Penggunaan adalah menggunakan pestisida dengan atau tanpa alat dengan maksud seperti tersebut dalam angka 2.
20. Wadah adalah tempat yang terkena langsung pestisida untuk menyimpan selama dalam penanganan.
21. Label adalah tulisan dan dapat disertai dengan gambar atau simbol, yang memberikan keterangan tentang pestisda, dan melekat pada wadah atau pembungkus pestisida.
22. Pemusnahan adalah menghilangkan sifat dan fungsi pestisida.
23. Pestisida untuk penggunaan terbatas adalah pestisida yang dalam penggunaannya memerlukan persyaratan dan alat-alat pengamanan khusus di luar yang tertera pada label.
24. Sertifikat penggunaan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pengawasan Pestisida Propinsi/Kabupaten/Kota atau pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemilik sertifikat telah mengetahui tata cara penggunaan pestisida terbatas.
25. Pengguna adalah orang atau badan hukum yang menggunakan pestisida dengan atau tanpa alat.
26. Penamaan formulasi adalah nama dagang suatu formulasi pestisida yang didaftarkan oleh pemohon.
27. Penamaan bahan teknis adalah nama dagang suatu bahan teknis yang pada dasarnya sama dengan nama bahan aktifnya yang didaftarkan oleh pemohon.
28. Residu pestisida adalah sisa pestisida, termasuk hasil perubahannya yang terdapat pada atau dalam jaringan manusia, hewan, tumbuhan, air, udara atau tanah.
29. Toksisitas akut adalah pengaruh yang merugikan yang timbul segera setelah pemaparan dengan dosis tunggal suatu bahan kimia atau bahan lain, atau pemberian dosis ganda dalam waktu lebih kurang 24 jam.
30. Toksisitas kronik adalah pengaruh yang merugikan yang timbul sebagai akibat pemberian takaran harian berulang dari bahan kimia atau bahan lain, atau pemaparan dengan bahan kimia yang berlangsung sebagian besar dari rentang hidup suatu organisme biasanya lebih dari 50%, dengan hewan percobaan hal ini berarti periode pemaparan selama 2 tahun.
31. Toksisitas subkronik adalah pengaruh merugikan yang timbul sebagai akibat pemberian takaran harian berulang dari bahan kimia atau bahan lain, atau pemaparan pada bahan kimia, untuk sebagian kecil rentang hidup suatu organisme biasanya tidak lebih dari 10%, dengan hewan percobaan periode pemaparan selama 3 bulan.
32. Lethal Dose 50 yang selanjut disingkat LD 50 adalah dosis tunggal bahan kimia atau bahan lain yang diturunkan secara statistik yang dapat diduga menyebabkan kematian 50% dari populasi organisme dalam serangkaian kondisi percobaan yang telah ditentukan.
33. Lethal Concentration 50 yang selanjutnya disingkat LC 50 adalah konsentrasi yang diturunkan secara statistik yang dapat diduga menyebabkan kematian 50% dari populasi organisme dalam serangkaian kondisi percobaan yang telah ditentukan.
34. Acceptable Daily Intake yang selanjutnya disingkat ADI adalah angka penduga jumlah bahan kimia di dalam makanan yang secara harian dapat dicerna sepanjang hidup manusia tanpa risiko kesehatan yang cukup besar.
35. Batas Maksimum Residu yang selanjutnya disingkat BMR adalah merupakan batas dugaan maksimum residu pestisida yang ada dalam berbagai hasil pertanian yang diperbolehkan.
36. Lethal Time 50 yang selanjutnya disingkat LT50 adalah waktu dalam hari yang diperlukan untuk mematikan 50% hewan percobaan dalam kondisi tertentu.
37. Decomposition Time 50 yang selanjutnya disingkat DT50 adalah waktu yang diperlukan untuk terjadinya 50 % dekomposisi berupa disipasi dan degradasi suatu bahan kimia di suatu media.
38. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian.
39. Efikasi adalah efektivitas pestisida terhadap organisme sasaran yang didaftarkan berdasarkan pada hasil percobaan lapangan atau laboratorium menurut metode yang ditentukan oleh Direktur Jenderal.
40. Resurjensi adalah peristiwa peningkatan populasi organisme sasaran setelah diperlakukan dengan pestisida.
41. Resistensi hama adalah suatu fenomena perubahan populasi hama yang didominasi oleh individu-iundividu peka menjadi suatu populasi yang didominasi oleh individu-individu resisten terhadap pestisida tertentu. Perubahan ini menyebabkan pestisida yang awalnya efektif untuk mengendalikan hama menjadi tidak efektif lagi.
42. Iritasi adalah gejala inflamasi yang terjadi pada kulit atau membran mukosa segera setelah perlakuan berkepanjangan atau berulang dengan menggunakan bahan kimia atau bahan lain.
43. Karsinogenik adalah suatu bahan yang dapat mendorong atau menyebabkan kanker.
44. Onkogenik adalah sifat suatu bahan yang mendorong atau menyebabkan tumor.
45. Teratogenik adalah sifat bahan kimia yang dapat menghasilkan kecacatan tubuh pada kelahiran.
46. Mutagenik adalah sifat bahan kimia yang menyebabkan terjadinya mutasi gen.
47. Gulma adalah rerumputan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973.
48. Pestisida dilarang adalah jenis pestisida yang dilarang untuk semua bidang penggunaan atau bidang penggunaan tertentu dengan tujuan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup, dan ditetapkan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut termasuk jenis-jenis pestisida yang telah ditolak sejak pertama kali didaftarkan, atau dilarang berdasarkan permintaan pemilik atau berdasarkan pertimbangan lain yang dibuktikan berdasarkan data, dengan alasan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
49. Risiko adalah probabilitas terjadinya bahaya atau pengaruh merusak bagi manusia atau lingkungan hidup sebagai akibat paparan tertentu terhadap bahan kimia atau pestisida tertentu.
50. Evaluasi risiko meliputi penetapan hubungan kualitatif dan kuantitaf antara risiko dan manfaat, meliputi proses yang kompleks dalam menentukan kegayutan bahaya yang terindentifikasi dan identifikasi risiko terhadap organisme-organisme atau manusia yang berhubungan dengan atau dipengaruhi oleh pestisida tertentu.

Pasal 2


(1) Keputusan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk penyelenggaraan pendaftaran termasuk pengujian dan perizinan pestisida.
(2) Keputusan ini bertujuan untuk :
a. melindungi masyarakat dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan sebagai akibat penggunaan pestisida;
b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pestisida;
c. mendorong penerapan konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT).


Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Keputusan ini meliputi klasifikasi, pendaftaran, termasuk pengujian, perizinan, wadah dan label pestisida, dan sanksi administrasi.




Pasal 4


Bidang penggunaan pestisida meliputi :
a. pengelolaan tumbuhan;
b. peternakan;
c. perikanan;
d. penyimpanan hasil pertanian;
e. pengawetan hasil hutan;
f. pengendalian vektor penyakit manusia;
g. pengendalian rayap;
h. pestisida rumah tangga;
i. fumigasi;
j. pestisida industri lainnya seperti pestisida di cat, anti pencemaran; dan
k. bidang lain.

BAB II
KLASIFIKASI

Pasal 5

(1) Berdasarkan sifat fisiko-kimia dan bahayanya, pestisida dapat diklasifikasikan ke dalam :
a. pestisida yang dapat didaftarkan; dan
b. pestisida yang dilarang
(2) Pestisida yang dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi pestisida yang tidak termasuk ke dalam kategori pestisida yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
(3) Pestisida yang dilarang sebagaimana dalam ayat (1) huruf b, pestisida yang termasuk ke dalam kriteria sebagai berikut :
a. formulasi pestisida tersebut termasuk kelas Ia artinya sangat berbahaya sekali dan kelas Ib artinya berbahaya sekali menurut klasifikasi WHO;
b. Mempunyai LC50 inhalasi formulasi lebih kecil dari 0,05 mg/l selama 4 jam periode pemaparan;
c. mempunyai indikasi karsinogenik, onkogenik, teratogenik dan mutagenik.
(4) Berdasarkan pada cara pengunaannya, pestisida dapat diklasifikasikan ke dalam;
a. pestisida untuk penggunaan umum;
b. pestisida terbatas.
(5) Pestisida yang berdasarkan cara penggunaannya diklasifikasikan sebagai pestisida terbatas, adalah pestisida yang memiliki kriteria sebagai berikut :
a. formulasi pestisida korosif pada mata (menyebabkan kerusakan tak terkembalikan pada jaringan okular) atau mengakibatkan pengkerutan kornea atau iritasi sampai 7 (tujuh) hari atau lebih;
b. formulasi pestisida korosif terhadap kulit (menyebabkan kerusakan jaringan dalam dermis dan atau luka bekas) atau mengakibatkan iritasi berat sampai 72 (tujuh puluh dua) jam atau lebih;
c. bila digunakan seperti tertera pada label, atau menurut praktek yang biasa dilakukan, pestisida tersebut masih menyebabkan keracunan yang nyata secara subkronik, kronik atau tertunda bagi manusia sebagai akibat pemaparan secara tunggal dan majemuk terhadap pestisida tersebut atau residunya.
(6) Pestisida yang tidak termasuk kedalam kriteria ayat (3) dan ayat (5) merupakan pestisida untuk penggunaan umum.
(7) Menteri dapat mengubah klasifikasi penggunaan pestisida terbatas menjadi pestisida untuk penggunaan umum atau pestisida dilarang atas saran dan pertimbangan Komisi Pestisida berdasarkan hasil analisis resiko.

Pasal 6


Jenis-jenis pestisida yang mengandung bahan aktif yang telah dilarang adalah sebagai berikut :

1. 2,3,5-T
2. 2,4,5-Triklorofenol
3. 2,4,6-Triklorofenol
4. Natrium 4-Brom-2,5-diklorofenol
5. Aldikarb
6. Aldrin
7. Arsonat (MSMA)
8. Cyhexatin
9. Diklorodifeniltrikloroetan (DDT)
10. Dibromokloropropan (DBCP)
11. Dieldrin
12. Diklorofenol
13. Dinoseb
14. EPN
15. Endrin
16. Etilen Dibromidal (EDB)
17. Fosfor merah
18. Halogen fenol
19. Heksaklorida (HCH) dan isomernya
20. Heptaklor
21. Kaptafol
22. Klordan
23. Klordimefon
24. Leptofos
25. Lindan
26. Metoksiklor
27. Mevinfos
28. Monosodium metam
29. Natrium klorat
30. Natrium tribromofenol
31. Paration metil
32. Pentaklorofenol (PCP) dan garamnya
33. Senyawa arsen
34. Senyawa merkuri
35. Strikhnin
36. Telodrin
37. Toxaphene

Pasal 7


(1) Penggunaan pestisida terbatas harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
a. Setiap orang yang akan menggunakan pestisida terbatas wajib memiliki sertifikat.
b. Sertifikat dapat diberikan kepada orang yang telah lulus mengikuti pelatihan penggunaan pestisida terbatas yang diselenggarakan oleh Ketua Pengawasan Pestisida Propinsi/Kabupaten/Kota atau pejabat yang berwenang.
c. Sertifikat dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pengawasan Pestisida Propinsi/Kabupaten/Kota atau pejabat yang berwenang berlaku di seluruh Indonesia selama 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
d. Sertifikasi dan pelatihan penggunaan pestisida terbatas dilaksanakan seusai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
e. Badan Hukum dapat menggunakan pestsida terbatas apabila diaplikasikan oleh pegawainya yang telah memiliki sertifikat.
(2) Jenis pestisida yang telah ditetapkan sebagai pestisida terbatas tercantum pada Lampiran I.

BAB III
JENIS PERIZINAN

Pasal 8

Jenis izin pestisida terdiri atas :
a. izin percobaan;
b. izin sementara;
c. izin tetap.

Pasal 9


(1) Izin percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huraf a, diberikan oleh Direktur Jenderal atas saran dan atau pertimbangan Komisi Pestisida untuk jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) Izin percobaan sebagaiaman dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan maksud agar pemohon dapat membuktikan kebenaran klaimnya mengenai mutu, efikasi dan keamanan pestisida yang didaftarkannya.
(3) Pestisida yang telah memperoleh izin percobaan tidak boleh diedarkan dan atau digunakan secara komersial.


Pasal 10

(1) Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hurub b diberikan oleh Menteri atas saran dan atau pertimbangan Komisi Pestisida terhadap pestisida yang telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dapat diperpanjang 3 (tiga) kali masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) Izin sementara diberikan dengan maksud agar pemohon dapat melengkapi data dan informasi sesuai dengan persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan, dan apabila pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan teknis dan administrasi tersebut di atas, maka permohonan tersebut ditolak.
(3) Pestisida yang telah memperoleh izin sementara dapat diproduksi/diedarkan dan digunakan dalam jumlah yang terbatas yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri sesuai dengan jumlah komiditi, dosis atau konsentrasi dan aplikasi.
(4) Apabila penggunaan pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan atau kelestarian lingkungan, izin sementara dapat ditinjau kembali atau dicabut.

Pasal 11

(1) Izin tetap sebagaiman dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan oleh Menteri atas saran dan atau pertimbangan Komisi Pestisida setelah pemohon memenuhi semua persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Pestisida yang telah memperoleh izin tetap dapat diedarkan dan digunakan secara komersial.
(3) Apabila penggunaan pestisida sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan, izin tetap dapat ditinjau kembali atau dicabut.



BAB IV
PERSYARATAN PENDAFTARAN

Pasal 12


Permohonan pendaftaran pestisida dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. akta pendirian dan perubahannya;
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanda daftar usaha perdagangan pestisida;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. surat keterengan domisili/Kartu Tanda Penduduk (KTP);
e. pemilik formulasi yang bersangkutan atau kuasanya;
f. perwakilan yang berbadan hukum Indonesia yang ditunjuk oleh pemilik formulasi yang berasal dari luar negeri.

Pasal 13


(1) Pestisida yang dapat didaftarkan di Indonesia adalah pestisida yang tidak termasuk pestisida yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6.
(2) Pestisida sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a. formulasi produk nasional;
b. formulasi produk asing.
(3) Formulasi produk nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat-syarat:
a. produk milik perorangan atau badan hukum dalam negeri yang memenuhi persyaratan;
b. diformulasi di dalam negeri atau di luar negeri dengan menggunakan bahan aktif buatan dalam negeri atau luar negeri;
c. kemurnian kadar bahan aktif memenuhi spesifikasi FAO atau standar nasional yang diakui atau persyaratan teknis minimal yang ditetapkan oleh Menteri.
(4) Formulasi produk asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat-syarat :
a. diformulasi di luar negeri, bahan aktif dalam produk tersebut diproduksi sendiri oleh pemilik formulasi atau diproduksi oleh pihak lain yang dengan pemilik formulasi terikat perjanjian dalam pembuatan bahan aktif;
b. diformulasi di dalam negeri, bahan aktif dalam produk tersebut diproduksi sendiri oleh pemilik formulasi yang bersangkutan atau diproduksi oleh pihak lain yang dengan pemilik formulasi terikat perjanjian dalam pembuatan bahan aktif, atau berasal dari pihak lain yang memproduksi bahan aktif tersebut di dalam negeri;
c. kemurnian kadar bahan aktif memenuhi spesifikasi FAO atau badan internasional lain yang diakui.

Pasal 14


Permohonan pendaftaran disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. setiap formulasi yang dihasilkan oleh setiap pemilik, yang digunakan untuk setiap bidang penggunaan, harus didaftarkan atas nama satu pemohon;
b. formulasi-formulasi berbahan aktif sama, baik tunggal maupun majemuk yang dihasilkan oleh satu pemilik, yang digunakan untuk satu bidang penggunaan, hanya dapat didaftarkan atas nama satu pemohon;
c. formulasi-formulasi yang berbentuk sama dan berbahan aktif sama, baik tunggal maupun majemuk yang dihasilkan oleh satu pemilik, yang digunakan untuk satu bidang penggunaan dan dengan cara atau alat aplikasi yang sama, yang dapat didaftarkan atas nama satu pemohon hanya salah satu formulasi diantaranya.

Pasal 15


Formulasi pestisida berbahan aktif majemuk untuk semua bidang penggunaan harus tidak menimbulkan efek antagonis dan mengurangi dampak negatif terhadap musuh alami dan lingkungan hidup.

Pasal 16

(1) Semua pestisida yang didaftarkan harus diberikan penamaan tersendiri, yang merupakan identitas dari setiap formulasi pestisida yang akan diedarkan.
(2) Penamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh sama atau hampir sama dengan formulasi lain yang sudah didaftarkan.
(3) Penamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. setiap formulasi hanya diberi satu nama dagang yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu nama diri yang tidak berkaitan dengan nama umum dan atau nama bahan aktif, angka yang menunjukkan kadar bahan aktif dan kode huruf yang menunjukkan bentuk formulasi;
b. setiap penamaan formulasi pestisida yang didaftarkan dilampiri bukti telah melakukan pendaftaran dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang Hak Atas Kekayan Intelektual (HAKI);
c. setiap formulasi berbahan aktif sama, hanya dapat didaftarkan dengan satu nama diri yang sama untuk satu bidang penggunaan;
d. formulasi-formulasi berbahan aktif berbeda, dari satu pemilik formulasi hanya dapat didaftarkan dengan nama yang berbeda untuk setiap bidang penggunaan;
e. formulasi-formulasi berbahan aktif majemuk yang salah satu bahan aktifnya sama dengan formulasi lain untuk setiap bidang penggunaan dari pemilik formulasi yang sama, boleh didaftarkan dengan nama diri yang sama;
f. penamaan formulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan e tidak bersifat agitatif seperti misalnya kata-kata dahsyat, hebat, super atau ampuh.
(4) Penamaan bahan teknis harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan diikuti dengan angka dan kode yang berturut-turut menunjukkan kadar bahan aktif dan macam bahan teknis.


BAB V
TATACARA PENDAFTARAN

Pasal 17


(1) Permohonan pendaftaran pestisida diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan dibubuhi meterai secukupnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai persyaratan yang lengkap sesuai dengan ketentuan sebagaiman dimaksud BAB IV.

Pasal 18


(1) Permohonan dapat diterima apabila memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV, dengan dilengkapi semua keterangan yang diminta dalam formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
(2) Setelah diterimanya permohonan pendaftaran pestisida sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara lengkap dan benar, Direktur Jenderal selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja telah selesai melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi berkas permohonan bersama dengan Komisi Pestisida.
(3) Setelah diadakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), atas saran dan pertimbangan dari Komisi Pestisida, maka Direktur Jenderal selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sudah harus memberikan izin percobaan, surat penundaan atau surat penolakan.
(4) Apabila Direktur Jenderal memberikan surat penundaan atau surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disertai alasan penundaan atau penolakannya secara tertulis.
(5) Apabila Direktur Jenderal memberikan surat penundaan, pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi atau memperbaharui persyaratan yang diperlukan.


Pasal 19

(1) Pemohon setelah memperoleh izin percobaan segera menyerahkan sampel pestisida kepada Direktur Jenderal, untuk dilakukan uji mutu di laboratorium yang telah diakreditasi oleh Badan Standardisasi Nasional, dan apabila belum ada, maka uji mutu dapat dilaksanakan oleh laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
(2) Hasil uji mutu dan sampel pestisida oleh lembaga penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal, dan Direktur Jenderal selanjutnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja telah melakukan evaluasi dengan menggunakan metode standar yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas saran dan pertimbangan Komisi Pestisida, dan apabila memenuhi syarat kemudian sampel disegel untuk disampaikan kepada pemohon.
(3) Apabila hasil uji mutu dan sampel sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak memenuhi syarat, maka Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar mengajukan permohonan ulang untuk dilakukan uji mutu.
(4) Pemohon setelah menerima sampel dan hasil uji mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), segera menyerahkan sampel yang telah di segel oleh Direktur Jenderal kepada lembaga pengujian yang terakreditasi atau lembaga penguji yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal untuk dilakukan pengujian dan toksisitas.
(5) Dalam melakukan pengujian efikasi dan toksisitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), lembaga penguji wajib mengikuti metode standar yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas saran dan pertimbangan Komisi Pestisida.
(6) Lembaga pengujian setelah melakukan pengujian memberikan laporan hasil uji kepada pemohon dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
(7) Laporan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) oleh pemohon disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan evaluasi bersama dengan Komisi Pestisida, sesuai dengan prosedur evaluasi data teknis seperti tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
(8) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) permohonan pendaftaran dapat diterima atau ditolak.
(9) Direktur Jenderal atas saran dan pertimbangan evaluasi Komisi Pestisida, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja telah mengajukan konsep Keputusan Menteri tentang pendaftaran pestisida.
(10) Keputusan Menteri Pertanian mengenai pemberian nomor pendaftaran dan izin sementara ditetapkan apabila :
a. masih diperlukan pengujian lebih lanjut tentang tingkat keamanan terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia;
b. data yang tersedia adalah data pengujian efikasi yang dilakukan bukan oleh lembaga pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 20


(1) Tatacara pendaftaran pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 secara mutatis mutandis berlaku juga bagi pendaftaran bahan teknis pestisida dan pestisida untuk ekspor kecuali pengujian efikasi, toksikologi lingkungan, resistensi, resurjensi dan residu tidak diperlukan.
(2) Formulir pendaftaran bahan teknis tercantum pada Lampiran V Keputusan ini.

Pasal 21


(1) Nomor pendaftaran yang telah diberikan dalam izin sementara atau izin tetap, dapat beralih atau dialihkan, karena :
a. pemilik formulasi menunjuk pihak lain sebagai pemegang nomor pendaftaran;
b. pemilik formulasi mengalihkan kepemilikan formulasinya kepada pihak lain;
c. penunjukan pihak lain sebagai pemegang nomor pendaftaran akibat adanya penggabungan perusahaan;
d. penggantian nama pemilik formulasi atau pemegang nomor pendaftaran.
(2) Pihak yang ditunjuk sebagai pemegang nomor pendaftaran yang baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyelesaikan masalah di antara pemegang formulasi lama dengan pemengang formulasi yang baru, dan kemudian melaporkan pengalihan tersebut kepada Direktur Jenderal, selanjutnya Direktur Jenderal wajib mencatat pengalihan tersebut dalam buku nomor pendaftaran serta mengusulkan penetapan mengenai pengalihan dimaksud.

Pasal 22


(1) Perubahan yang menyangkut pestisida yang didaftarkan, meliputi perubahan :
a. nama formulasi dan atau nama bahan aktif;
b. wadah dan atau pembungkus;
c. asal bahan aktif.
(2) Setiap jenis perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh pemegang nomor pendaftaran kepada Direktur Jenderal untuk diproses lebih lanjut penetapannya, dan akan dicatat dalam buku nomor pendaftaran.

Pasal 23


(1) Pestisida yang telah memperoleh izin tetap dan telah berakhir masa izinnya dapat didaftarkan kembali dengan mengikuti ketentuan tatacara pendaftaran pestisida sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini.
(2). Pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa izinnya dan apabila pendaftaran kembali tersebut tidak dilakukan, maka nomor dan izin pendaftaran berakhir demi hukum.
(3) Dalam pendaftaran kembali pestisida sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila terdapat indikasi dampak negatif tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan pengujian kembali untuk memperoleh data terbaru.
(4) Jenis pengujian untuk mendapatkan data teknis terbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan memperhatikan saran dan atau pertimbangan Komisi Pestisida.
(5) Keputusan Direktur Jenderal untuk melaksanakan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemegang nomor pendaftaran paling lambat 2 (dua) tahun sebelum masa pendaftaran pestisida yang bersangkutan berakhir.



BAB VI
WADAH DAN LABEL PESTISIDA

Pasal 24


(1) Pestisida yang telah terdaftar dengan izin sementara atau izin tetap harus ditempatkan dalam wadah.
(2) Wadah pestisida harus tidak mudah pecah atau robek, atau dilindungi wadah lain supaya tidak rusak, tidak bereaksi dengan pestisidanya atau korosif, sehingga bahaya terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindarkan.
(3) Setiap wadah harus ditutup atau dilipat dengan baik sehingga tutup atau lipatan maupun wadah itu tidak dapat dibuka tanpa merusaknya kecuali wadah dibuat sedemikian rupa sehingga tanpa merusak tutupnya pestisida hanya dapat keluar dalam bentuk asap atau kabut.
(4) Spesifikasi wadah harus diuraikan secara lengkap yang mencakup volume, nama bahan, bentuk, ukuran, ketebalan bahan, warna, bahan lapisan permukaan wadah bagian dalam dan bahan tutup wadah, seperti tercantum dalam Lampiran VI.

Pasal 25


(1) Setiap wadah pestisida harus diberi label, yang ditempelkan dan tidak mudah lepas atau dicetak pada wadah.
(2) Label pestisida diusulkan oleh pemegang pendaftaran, dan merupakan salah satu persyaratan dalam permohonan pendaftaran.
(3) Semua keterangan pada label dan lampiran petunjuk penggunaan harus dicantumkan dalam bahasa Indonesia, penggunaan bahasa asing diperbolehkan hanya apabila menterjemahkan hal-hal yang dinilai penting yang telah disebutkan pula dalam bahasa Indonesia.
(4) Keterangan dan tanda peringatan pada label harus dicetak jelas, mudah dibaca atau dilihat, tahan terhadap pestisida di dalam wadah dan tidak mudah terhapus.
(5) Keterangan lengkap tentang isi label, kalimat peringatan dan petunjuk keamanan, keterangan tentang gejala keracunan, keterangan tentang petunjuk pertolongan, keterangan tentang petunjuk penyimpanan, keterangan tentang petunjuk penggunaan, pencantuman tanda gambar, label pestisida terbatas, dan penyusunan label, seperti terncantum dalam Lampiran VII.

BAB VII
KEWAJIBAN PETUGAS DAN PEMILIK NOMOR PENDAFTARAN

Pasal 26


(1) Petugas lembaga penguji, petugas laboratorium dan petugas yang melayani pendaftaran wajib menjaga kebenaran dan kerahasiaan data dan informasi mengenai pestisida yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.
(2) Direktorat Jenderal wajib menyelenggarakan pengelolaan buku nomor pendaftaran dan mencatat segala mutasi baik subyek maupun obyek pendaftaran pestisida.

Pasal 27


(1) Pemegang nomor pendaftaran wajib mencantumkan nomor pendaftaran pada wadah dan atau label pestisida yang didaftarkannya.
(2) Pemegang nomor pendaftaran wajib membayar biaya pendaftaran yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan harus disetor ke Kas Negara, yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pemegang nomor pendaftaran menanggung semua biaya pengujian yang besarnya dan tatacaranya ditetapkan oleh lembaga pengujian.

Pasal 28


(1) Pemegang nomor pendaftaran wajib menyerahkan bahan aktif standar sebanyak 2 (dua) gram dan sertifikat analisisnya setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Direktur Jenderal yang selanjutnya disimpan pada laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
(2) Pemegang nomor pendaftaran wajib menyampaikan laporan tahunan mengenai produksi dan peredaran pestisida serta bahan aktifnya yang meliputi impor ekspor dan jual beli di dalam negeri, dan laporan 6 (enam) bulanan mengenai produksi dan peredaran pestisida terbatas kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir seperti tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan ini.
(3) Pemegang nomor pendaftaran pestisida terbatas wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pestisida yang menjadi tanggung jawabnya serta mengambil langkah-langkah penanggulangannya apabila terjadi penyimpangan, kegiatan tersebut dilaksanakan sendiri maupun bersama aparat pemerintah.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29


Terhadap lembaga dan atau laboratorium pengujian yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan dan kebenaran hasil pengujian yang dilakukannya diberikan teguran tertulis oleh Direktur Jenderal dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 30


Petugas yang melayani pendaftaran yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan data pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31


(1) Terhadap pemegang nomor pendaftaran yang terbukti tidak mencantumkan nomor pendaftaran pada label dan atau tidak menjamin mutu produksinya atau tidak melaporkan adanya perubahan pemegang pendaftaran dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan izinnya, dan pestisida yang bersangkutan harus ditarik dari peredaran.
(2) Pemegang nomor pendaftaran yang tidak pernah memproduksi dan atau impor atau tidak membuat laporan selama 2 (dua) tahun berturut-turut dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan pestisida yang bersangkutan harus ditarik dari peredaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Pestisida yang pada saat Keputusan ini ditetapkan telah terdaftar dan mendapat izin tetap atau izin sementara dinyatakan tetap berlaku sampai masa berakhirnya izin.
(2) Pestisida yang pada saat Keputusan ini ditetapkan sedang atau sudah dilakukan pengujian dalam rangka pendaftaran, diproses sesuai ketentuan pendaftaran pestisida yang lama.
(3) Pestisida yang pada saat Keputusan ini ditetapkan sedang dalam proses permohonan, tetapi belum dalam tahap pengujian, pemohon wajib mengikuti ketentuan dalam Keptusan ini.
(4) Pestisida yang telah terdaftar dengan nama dagang sebelum ditetapkan Keputusan ini, harus didaftarkan kembali dengan nama dagang sesuai dengan Keputusan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian :

1. Nomor 280/Kpts/Um/6/1973 tentang Prosedur Permohonan Pendaftaran dan Izin Pestisida;
2. Nomor 429/Kpts/TP.270/9/1973 tentang Syarat Pembungkusan dan Pemberian Label Pestisida;
3. Nomor 944/Kpts/TP.270/11/1984 tentang Pembatasan Pendaftaran Pestisida.
4. Nomor 473/Kpts/TP.270/6/1996 tentang Penghentian Pendaftaran dan Izin Pestisida Untuk Penggunaan Di Bidang Pengelolaan Tanaman;
5. Nomor 949/Kpts/TP.270/12/1998 tentang Pestisida Terbatas;
6. Nomor 527/Kpts/TP.270/5/1999 tentang Pengaturan Kembali Pendaftaran dan Izin Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 473/Kpts/TP.270/6/1996, tentang Penghentian Pendaftaran dan Izin Pestisida Untuk Penggunaan Di Bidang Pengelolaan Tanaman;
7. Nomor 528/Kpts/TP.270/5/1999 tentang Persyaratan Pendaftaran Pestisida;
8. Nomor 1079/Kpts/TP.270/10/2000 tentang Penundaan Berlakunya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 528/Kpts/TP.270/5/1999 tentang Persyaratan Pendaftaran Pestisida;
9. Nomor 1080/Kpts/TP.270/10/2000 tentang Penundaan berlakunya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 527/Kpts/TP.270/5/99 tentang Pengaturan Kembali Pendaftaran dan Izin Pestisida dimaksud dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 473/Kpts/TP.270/6/1996;

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juli 2001



MENTERI PERTANIAN,

ttd

PROF. DR. IR. BUNGARAN SARAGIH, MEc




SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
6. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Menteri Kehutanan;
8. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
9. Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia;
10. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
11. Ketua Komisi Pestisda.

Basis Data Dokumen

Keterangan :

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

[]

Peraturan Lain yang terkait :