PreviousNextExpandCollapseSearch

Daftar Peraturan Pemerintah

  3.6.7Peraturan Pemerintah No.19 TAHUN 1960Perusahaan Negara
  3.6.8Peraturan Pemerintah No.2 TAHUN 2001Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalm rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
  3.6.9Peraturan Pemerintah No.224 TAHUN 1961Pelaksanaan pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
  3.6.10Peraturan Pemerintah No.26 TAHUN 1998Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
  3.6.11Peraturan Pemerintah No.27 TAHUN 1998Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
  3.6.12Peraturan Pemerintah No.36 TAHUN 1998Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
  3.6.13Peraturan Pemerintah No.38 TAHUN 2000Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Pokok bagi Kesehatan
  3.6.14Peraturan Pemerintah No.40 TAHUN 1996Hak Guna, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
  3.6.15Peraturan Pemerintah No.47 TAHUN 1998 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang Pengelolaan Kekayaan
  3.6.16Peraturan Pemerintah No.48 TAHUN 2000Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tuga dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegan Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang sebagian Sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
  3.6.17Peraturan Pemerintah No.50 TAHUN 1998Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara
  3.6.18Peraturan Pemerintah No.6 TAHUN 2000Perusahaan Jawatan (PERJAN)
  3.6.19Peraturan Pemerintah No. 98 TAHUN 1999Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umun Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang sebagian Sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
  3.6.20Peraturan Pemerintah No.12 TAHUN 1998Perusahaan Perseroan (PERSERO)
  3.6.21Peraturan Pemerintah No.7 TAHUN 2004Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian
  3.6.22Peraturan Pemerintah No.32 TAHUN 1998Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
  3.6.23Peraturan Pemerintah No.19 TAHUN 2004Perubahanan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan
  3.6.24Peraturan Pemerintah No.69 TAHUN 1999Label dan Iklan Pangan
  3.6.25Peraturan Pemerintah No.13 TAHUN 2004Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial
  3.6.26Peraturan Pemerintah No.28 TAHUN 2004Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
- 4Sub Sektor Perikanan
- 4.1AMDAL
  4.1.1Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1999Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan
Laut
- 4.2Umum
  4.2.1Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1984Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di
Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia
  4.2.2Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1986Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan
Pengembangan Industri
  4.2.3Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1990Usaha Perikanan
  4.2.4Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 1993Perubahan atas PP No. 15 Tahun 1990 tentang
Usaha Perikanan
- 5Sub Sektor Perkebunan
+ 5.1Kemitraan Usaha
PreviousNextExpandCollapseSearch